JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menilai masih banyak pekerjaan rumah (PR) besar di sektor energi yang belum terselesaikan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penilaian itu disampaikan Ratna menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menyebut bahwa hanya presiden yang berhak menilai kinerja kementerian.
Ratna menegaskan, evaluasi publik dan DPR tetap diperlukan untuk memastikan arah kebijakan energi nasional berjalan sesuai dengan target kemandirian dan keberlanjutan. “Tentu kita menghargai semangat kerja Pak Menteri, tetapi evaluasi publik dan DPR juga penting agar kebijakan energi tidak melenceng dari visi nasional. Masih banyak PR besar yang harus dituntaskan,” ujar Ratna dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Parlementaria, Senin (20/10/2025).
Ratna menyoroti sejumlah proyek strategis nasional (PSN) di sektor energi yang dinilai belum menunjukkan kemajuan berarti. Beberapa di antaranya yakni pembangunan kilang minyak dalam negeri, pabrik etanol berbasis tebu dan singkong, serta program transisi energi menuju sumber energi hijau. Ia menyebut, proyek-proyek tersebut semestinya menjadi fondasi penting dalam mencapai ketahanan energi nasional.
“Kilang minyak yang diharapkan bisa mengurangi ketergantungan impor BBM belum kunjung selesai. Begitu juga pabrik etanol yang potensial sebagai bahan bakar alternatif ramah lingkungan, belum terlihat langkah percepatannya,” jelas politisi Fraksi PKB tersebut.
Selain proyek strategis, Ratna juga menyoroti belum optimalnya implementasi energi hijau seperti tenaga surya, angin, dan biomassa. Menurutnya, tanpa peta jalan (roadmap) yang jelas dan dukungan investasi jangka panjang, target Indonesia untuk mencapai net zero emission akan sulit terealisasi. “Kita butuh arah yang konkret dan konsisten agar transisi energi tidak hanya sebatas wacana,” tegasnya.
Ratna menambahkan, penyelesaian aturan turunan dari Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) juga menjadi hal mendesak yang perlu segera dirampungkan oleh Kementerian ESDM. Ia menilai lambannya penyusunan peraturan pelaksana dapat menghambat kepastian hukum dan investasi sektor tambang. Meski begitu, Ratna menegaskan DPR tetap mendukung langkah konstruktif pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional, dengan catatan tetap mengedepankan transparansi dan keberpihakan kepada rakyat.
“Evaluasi bukan berarti mengkritik tanpa solusi. Ini momentum bagi pemerintah dan parlemen untuk memperbaiki tata kelola energi agar lebih berdaulat, efisien, dan berkeadilan,” pungkasnya.
