JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan koperasi sektor produksi siap memperkuat penyediaan bahan baku bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut sejumlah koperasi bahkan telah menjalankan peran langsung sebagai pemasok dan pengelola SPPG di berbagai wilayah.
Ferry mengatakan koperasi merupakan fondasi utama dalam rantai produksi dan distribusi pangan yang dapat disambungkan secara cepat dengan kebutuhan SPPG. Menyikapi penambahan jumlah SPPG, Kemenkop akan mempercepat suplai bahan baku ke dapur-dapur yang sedang maupun akan dibangun. Keputusan ini disampaikan dalam Rakortas Tingkat Menteri Tata Kelola Penyelenggaraan MBG yang dipimpin Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (3/12).
Ia mencontohkan koperasi produsen susu yang memiliki peluang masuk ke pasar MBG, dengan kebutuhan susu pasteurisasi mencapai 4,1 juta ton per tahun. Selain itu, koperasi seperti Koperasi Pondok Pesantren Ittifaq di Ciwidey telah terbukti mampu memasok komoditas unggulan pertanian ke ritel modern. Kemenkop berencana mengonsolidasikan koperasi-koperasi tersebut dengan SPPG untuk memastikan suplai tetap stabil.
Untuk memperkuat pembiayaan rantai pasok, Kemenkop akan mengoptimalkan peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dalam mendukung kebutuhan koperasi. Kemenkop juga mendorong kemitraan program Kopdes/Kel Merah Putih dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna menghubungkan koperasi desa dengan kebutuhan bahan baku SPPG. Ferry menegaskan koperasi dapat menangani berbagai fungsi, mulai pemasok bahan baku hingga pengelola dapur dan limbah makanan.
Terkait isu terbatasnya pasokan daging dan telur ayam ras yang memicu kenaikan harga, Ferry menyebut koperasi peternak ayam petelur menjadi alternatif penguatan pasokan protein bagi SPPG. Dengan dukungan pembiayaan yang tepat, koperasi berpotensi menambah populasi ayam serta menjaga stabilitas suplai tanpa perlu membangun peternakan baru.
Menko Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian/lembaga melalui implementasi Perpres 115/2025 dan Keppres 28/2025. Menurutnya, koperasi, UMKM, usaha kerakyatan, dan BUMDes harus menjadi pilar utama pemenuhan kebutuhan bahan baku SPPG. Hingga kini, BGN mencatat 16.630 SPPG telah beroperasi melayani 47,2 juta penerima manfaat, dan ditargetkan bertambah menjadi 20 ribu unit pada akhir tahun.
