JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, secara resmi membantah isu yang menyatakan dirinya terlibat, terafiliasi, atau memiliki perusahaan pulp PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU). Bantahan ini disampaikan oleh Juru Bicara Ketua DEN, Jodi Mahardi, melalui keterangan pers pada Kamis (4/12/2025). “Sehubungan dengan beredarnya berbagai informasi yang simpang siur di media sosial maupun ruang publik mengenai tuduhan bahwa Bapak Luhut Binsar Pandjaitan memiliki keterlibatan atau kepemilikan di perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL), dengan ini kami menyampaikan klarifikasi resmi,” ujar Jodi.
Jodi menegaskan bahwa Luhut sama sekali tidak memiliki hubungan apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan perusahaan tersebut. Setiap klaim yang mengaitkan nama Luhut dengan Toba Pulp Lestari dinyatakan sebagai informasi yang keliru. “Pak Luhut tidak memiliki, tidak terafiliasi, dan tidak terlibat dalam bentuk apa pun baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Toba Pulp Lestari. Setiap klaim yang beredar terkait kepemilikan atau keterlibatan beliau merupakan informasi yang keliru dan tidak berdasar,” paparnya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengutamakan etika di ruang digital guna mencegah disinformasi.
Sebagai pejabat negara, Luhut dipastikan mematuhi seluruh peraturan mengenai transparansi, etika pemerintahan, dan pengelolaan potensi konflik kepentingan. “Beliau juga selalu terbuka terhadap proses verifikasi fakta dan mendorong publik untuk merujuk pada sumber informasi yang kredibel,” kata Jodi.
Bantahan ini muncul di tengah sorotan terhadap Toba Pulp Lestari yang dituding sebagai salah satu penyebab banjir besar di Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, bahkan telah menyatakan kesiapannya untuk mengeluarkan rekomendasi penutupan operasional perusahaan tersebut. Namun, hingga Rabu (3/12/2025), manajemen Toba Pulp Lestari menyatakan belum menerima salinan resmi rekomendasi tersebut dan menilai rencana itu masih dalam tahap penyusunan. Perusahaan melalui Corporate Secretary-nya, Anwar Lawden, membantah tudingan bahwa operasinya menyebabkan banjir atau kerusakan ekologis, dengan menyatakan bahwa seluruh kegiatan Hutan Tanaman Industri (HTI) mereka telah memenuhi penilaian konservasi oleh pihak independen dan beroperasi sesuai dengan izin dan regulasi yang berlaku.
