JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki perhitungan dan pertimbangan tersendiri terkait keputusan untuk belum menetapkan status bencana nasional atas banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. “Ya, tentu saja Presiden, pemerintah dalam hal ini punya hitung-hitungan dan kalkulasi sendiri,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025). Meski begitu, Muzani berpendapat bahwa alasan lain di balik keputusan tersebut adalah karena situasi di lapangan dinilai telah menunjukkan perbaikan dibandingkan kondisi awal. “Saya kira karena kondisinya juga sudah mulai terang, listrik, BBM, bantuan-bantuan juga sudah mulai, meskipun juga masih ada kekurangan-kekurangan,” tegas dia.
Menurut pengamatan Muzani, pemerintah saat ini semakin baik dalam menangani dampak bencana yang melanda tiga provinsi tersebut. “Tetapi kondisi di lapangan kalau kami perhatikan, kami monitor terus dari beberapa bupati di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, kondisinya makin tertangani dengan baik,” kata Muzani. Politikus Partai Gerindra itu mengakui bahwa sebelumnya memang banyak akses jalan yang terputus, namun kini mulai terhubung kembali. “Tetapi, hubungan yang terputus itu mulai ada connecting,” kata dia. Ia juga memberikan apresiasi terhadap kinerja TNI dan Polri yang dinilai telah bekerja keras dalam mengevakuasi korban dan menyalurkan bantuan, serta kepada masyarakat luas yang turut berpartisipasi melalui donasi maupun aksi langsung.
Sementara itu, data korban dan kerusakan akibat bencana ini terus bertambah. Berdasarkan laporan terbaru dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, pada Rabu (3/12/2025), jumlah korban tewas yang telah tervalidasi mencapai 770 orang, dengan rincian 277 jiwa di Aceh, 299 jiwa di Sumatera Utara, dan 194 jiwa di Sumatera Barat. Korban hilang yang masih dalam pencarian tercatat 463 orang. Dari sisi infrastruktur, tercatat 3.300 rumah mengalami kerusakan berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rumah rusak ringan. Fasilitas umum seperti jembatan, tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan kesehatan juga mengalami kerusakan dalam persentase yang bervariasi. Total penduduk yang terdampak di tiga provinsi tersebut diperkirakan mencapai 3,2 juta jiwa yang tersebar di 50 kabupaten/kota. Data ini masih terus diperbarui oleh BNPB seiring dengan proses pendataan di lapangan.
