Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem digital yang semakin matang.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, yang dihadiri oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, serta para gubernur dan wali kota se-Indonesia.

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan bahwa lembaganya telah menyelesaikan 75.419 pertimbangan teknis (Pertek) terkait pelanggaran Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam manajemen ASN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.244 kasus ASN bermasalah berhasil dicegah dari potensi pelanggaran sistem merit dan politisasi.

Salah satu sorotan utama dalam RDP tersebut adalah dorongan BKN agar seluruh instansi pemerintah daerah beralih sepenuhnya ke sistem digital. Melalui platform i-MUT BKN, proses pengajuan usulan kepegawaian kini dapat dilakukan secara efisien tanpa perlu pengiriman manual.

Zudan mencontohkan, sebuah surat usulan yang masuk pada 31 Desember 2024 berhasil diproses dalam waktu singkat setelah dimasukkan ke sistem pada 24 April 2025.

"BKN mampu menyelesaikan usulan rata-rata dalam lima hari, sesuai dengan Service Level Agreement (SLA)," ujar Zudan pada Senin (30/6/2025).

Saat ini, BKN telah mengembangkan 43 produk layanan digital yang melayani lebih dari 5 juta ASN di seluruh Indonesia. Salah satu inovasi terbaru adalah program "BKN Menyapa", sebuah forum daring mingguan via Zoom untuk membahas perkembangan dan kendala layanan kepegawaian antarinstansi.

Selain membahas Pertek, Zudan juga memaparkan perkembangan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. Hingga kini, pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 telah mencapai 87% pengisian formasi, dengan 876.883 posisi terisi. Namun, masih terdapat formasi yang belum terpenuhi karena beberapa faktor, seperti tidak adanya pelamar, instansi yang belum memfinalisasi data, atau tidak melaksanakan seleksi tahap kedua.

"Ketidakterisian formasi bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk instansi yang belum mengklik 'final' dalam sistem atau belum melaksanakan seleksi tahap II," jelas Zudan.

Dengan berbagai capaian ini, BKN terus mendorong percepatan transformasi birokrasi guna meningkatkan akuntabilitas dan integritas ASN di seluruh Indonesia.