JAKARTA - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar mengungkapkan bahwa maraknya praktik premanisme di kawasan industri terkait erat dengan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) belakangan ini. Menurutnya, kondisi ini terutama terjadi di daerah dengan penyerapan tenaga kerja yang rendah atau yang mengalami gelombang PHK besar-besaran.  

Sanny menjelaskan bahwa gangguan keamanan berupa premanisme sering muncul di kawasan industri di Pulau Jawa seperti Tangerang, Bekasi, Karawang, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bahkan daerah industri baru seperti Subang serta kawasan Batam di Kepulauan Riau juga mulai merasakan dampak serupa. Ia menekankan perlunya peningkatan kesigapan aparat keamanan untuk menangani masalah ini.  

Masalah premanisme ini tidak hanya mengganggu aktivitas industri, tetapi juga berdampak pada minat investor asing. Sanny menyatakan bahwa banyak potensi investasi yang akhirnya urung masuk ke Indonesia karena kekhawatiran terhadap kondisi keamanan di kawasan industri.  

Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengungkapkan data terbaru yang menunjukkan sekitar 150.000 pekerja telah terkena PHK selama periode Januari hingga Juni 2025. Angka ini berdasarkan catatan BPJS Ketenagakerjaan tentang peserta yang keluar dari program jaminan ketenagakerjaan. Shinta menambahkan bahwa survei internal Apindo menunjukkan banyak perusahaan masih berencana melakukan PHK dalam waktu dekat, yang dikhawatirkan akan memperparah masalah premanisme ini.  

Baik Sanny maupun Shinta sepakat bahwa situasi PHK saat ini berbeda dengan kondisi normal dan perlu menjadi perhatian serius berbagai pihak. Mereka menekankan pentingnya sinergi antara pengusaha, pemerintah, dan aparat keamanan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong penyerapan tenaga kerja.