SEMARANG - Anggota DPD RI perwakilan Jawa Tengah Muhdi mendesak pemerintah daerah segera mengangkat 1.410 tenaga honorer sekolah swasta kategori R1D yang telah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 2021. Pernyataan ini disampaikan usai rapat koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan perwakilan daerah di Kantor BKSDMD Jawa Tengah, Jumat (1/8/2025).  

Muhdi menegaskan kelompok R1D termasuk prioritas yang wajib diangkat karena telah memenuhi semua persyaratan. Ia mengusulkan skema PPPK paruh waktu sebagai solusi mengatasi keterbatasan anggaran daerah. "Angkat dulu dengan paruh waktu karena mereka memang dibutuhkan. Menunda pengangkatan sama saja dengan PHK terselubung," tegas Muhdi.  

Selain isu pengangkatan, Muhdi juga menyoroti masalah relokasi guru dengan jam kerja tidak seimbang dan pencantuman gelar dalam dokumen kepegawaian yang sempat menjadi polemik. Ia mengapresiasi klarifikasi BKN yang telah memberikan pemahaman lengkap kepada pemerintah daerah.  

Muhdi meminta seluruh kepala daerah di Jawa Tengah segera menindaklanjuti arahan presiden dan BKN dengan mengusulkan formasi PPPK. "Mereka butuh kepastian. Yang penting segera diangkat, baik penuh waktu maupun paruh waktu," pungkasnya.  

Data menunjukkan terdapat 1.410 honorer kategori R1D di Jawa Tengah yang telah lulus PPPK namun belum diangkat sejak tiga tahun terakhir. BKN sebelumnya telah meminta seluruh daerah menyelesaikan proses pengangkatan PPPK sebelum Desember 2025.