JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026. Acara berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025), dan dihadiri pimpinan lembaga tinggi negara.
Presiden tiba di kompleks parlemen bersama rombongan dan disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Rapat paripurna dibuka dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pidato pembukaan Masa Persidangan I DPR RI oleh Ketua DPR RI.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengungkapkan rasa syukur dapat menghadiri sidang paripurna dalam suasana aman, tenteram, dan damai. Ia kemudian memulai pengantar RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangan yang memuat arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional. “Izinkan saya menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, beserta Nota Keuangannya,” ujar Presiden.
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada DPR RI atas dukungan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN. Ia berharap dokumen yang disampaikan dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. “Insyaallah, ikhtiar kita bersama ini akan berkontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia,” tuturnya.
Usai menyampaikan pidato, Presiden Prabowo menyerahkan dokumen RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Ketua DPR RI kemudian menyerahkan surat pertimbangan DPD yang diterima kepada Ketua DPD RI. Proses ini menjadi bagian penting dari mekanisme pembahasan APBN di parlemen.
Rangkaian acara ditutup dengan penandatanganan berita acara penyerahan RUU APBN. Ketua DPR RI secara resmi menutup rapat paripurna, menandai dimulainya masa persidangan pertama DPR RI Tahun Sidang 2025–2026, yang akan berlanjut dengan pembahasan dokumen anggaran tersebut di tingkat komisi dan badan anggaran.
