JAKARTA – Tenggat waktu pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat resmi jatuh pada Jumat (5/9/2025). Tuntutan yang dirumuskan sejak awal September ini memuat desakan di berbagai bidang, mulai dari penegakan hak asasi manusia, transparansi DPR, hingga perlindungan bagi buruh.
Pegiat media sosial Andovi da Lopez, yang sebelumnya menyerahkan dokumen tuntutan ke DPR bersama sejumlah influencer, menilai pemerintah dan parlemen semestinya mampu memenuhi tenggat tersebut. “Kalau ingat, tahun lalu pasca putusan MK terkait RUU Pilkada bisa dikerjakan satu malam. Jadi seharusnya bukan hal yang mustahil,” ujarnya dalam aksi di depan Gerbang Pancasila DPR RI, Kamis (4/9/2025).
Sejumlah pejabat negara telah memberikan respons atas 17+8 Tuntutan Rakyat ini.
Respons Pejabat Negara
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengaku telah membaca satu per satu poin aspirasi tersebut. Ia menegaskan keterbukaannya untuk berdialog terkait isu-isu yang dianggap mendesak.
Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan partainya akan mempelajari tuntutan itu secara saksama dan memberikan respons proaktif. Menurutnya, setiap aspirasi rakyat adalah bagian dari proses demokrasi.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyoroti tuntutan terkait perlindungan buruh dan pencegahan PHK massal. Ia menegaskan langkah itu sudah menjadi agenda pemerintah, termasuk rencana deregulasi industri yang ditargetkan menciptakan lebih dari 100.000 lapangan kerja baru.
Dari DPR, Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade (Gerindra) berjanji akan menyampaikan dokumen tuntutan ke pimpinan DPR dan Presiden. Sementara itu, Rieke Diah Pitaloka (PDI-P) menilai perlu penambahan poin, termasuk penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan penurunan harga kebutuhan pokok.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, juga memastikan 17+8 Tuntutan Rakyat akan didengarkan dan ditindaklanjuti. Menurutnya, aspirasi tersebut menjadi bahan evaluasi parlemen sekaligus pijakan partai politik, termasuk PAN, untuk melakukan pembenahan.
Isi 17 Tuntutan Mendesak
Beberapa poin utama dari 17+8 Tuntutan Rakyat antara lain:
-
Presiden diminta menarik TNI dari pengamanan sipil serta menghentikan kriminalisasi demonstran.
-
DPR didesak membekukan kenaikan gaji/tunjangan dan membuka transparansi anggaran.
-
Partai politik diminta memberi sanksi tegas pada kader bermasalah dan terlibat dalam dialog publik.
-
Polri dituntut membebaskan demonstran yang ditahan serta menghentikan tindakan represif.
-
TNI diminta kembali ke barak dan tidak mengambil alih fungsi kepolisian.
-
Kementerian ekonomi didorong menjamin upah layak, mencegah PHK massal, dan membuka ruang dialog dengan serikat buruh.
Seiring berakhirnya tenggat waktu hari ini, publik menantikan tindak lanjut nyata dari pemerintah, DPR, dan partai politik terhadap serangkaian tuntutan yang digulirkan masyarakat sipil tersebut.
