KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pemerintah provinsi akan melakukan pengetatan anggaran pada 2026. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Meski begitu, Dedi menegaskan belanja publik tidak akan dikurangi.

“Yang kita kurangi bukan belanja publik, melainkan anggaran yang tidak terlalu mendesak, seperti konsumsi rapat, perjalanan dinas, hingga pemeliharaan gedung,” kata Dedi usai Rapat Koordinasi Penanganan Infrastruktur Jawa Barat di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (30/9/2025).

Dedi menambahkan, pemangkasan akan dilakukan pada sejumlah pos, di antaranya belanja barang dan jasa, biaya perjalanan dinas, transportasi, serta penggunaan listrik, air, dan internet di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, langkah ini bagian dari strategi efisiensi agar Jabar tetap bisa mempertahankan kinerja terbaik meski anggaran lebih ketat.

“Ini solusi supaya kita tetap bisa berlari kencang mewujudkan Jabar Istimewa. Jadi nanti ada pengingat penggunaan perangkat di kantor, listrik malam hari tidak boleh menyala sembarangan, AC dan TV akan diatur jam pemakaiannya,” jelas Dedi.

Ia menegaskan, penghematan tersebut tidak akan mengganggu pelayanan masyarakat. Justru, pembatasan hanya menyasar hal-hal yang bersifat tambahan atau sekunder. “Hanya kehilangan snack, makan siang, perjalanan dinas, listrik malam, atau jam penggunaan AC. Hal-hal seperti itu yang kita kurangi, bukan layanan publik,” ujarnya.

Sementara itu, terkait sistem kerja, Dedi menyebut kebijakan work from home (WFH) masih akan berjalan sesuai pengaturan sebelumnya. Pemerintah provinsi juga menyiapkan perangkat pengawasan agar upaya penghematan benar-benar efektif.