
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi keras kritik dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mempertanyakan kebijakan pendidikan bergaya militer untuk siswa bermasalah. Program yang dijalankan Dedi di barak khusus itu dinilai KPAI bisa berpotensi melanggar hak-hak anak.
Namun, Dedi tak tinggal diam. Ia balik menantang KPAI untuk turun langsung menangani ribuan anak bermasalah yang kini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Dedi Mulyadi Kritik Balik KPAI yang Dinilai Hanya Mengoreksi
Dalam pernyataan resminya yang diunggah melalui Instagram, Dedi menyebut bahwa KPAI seharusnya tak sekadar mengkritik aspek teknis seperti fasilitas barak, tetapi turut aktif menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi anak-anak bermasalah.
“Saya sudah sampaikan, KPAI hari ini mestinya bukan hanya mengoreksi kekurangan. Ini penanganan darurat, bukan rutinitas,” tegas Dedi usai menghadiri acara di Gedung Merah Putih KPK, Senin (19/5).
Ia menganggap bahwa masalah yang dialami para siswa ini kerap bersumber dari persoalan rumah tangga, lingkungan, hingga sekolah. Maka pendekatan tegas dan terarah, menurutnya, layak dicoba.
Program Barak Khusus Dianggap Berhasil Bangun Karakter
Dedi mengklaim bahwa program barak militer tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Sebanyak 39 siswa yang telah menyelesaikan pelatihan menunjukkan perubahan signifikan dalam sikap, disiplin, dan empati mereka terhadap orang tua.
“Anak-anak ini menangis, mencium kaki ibunya. Empati itu belum tentu diajarkan di sekolah biasa,” ucap Dedi dengan penuh keyakinan.
Menurutnya, program ini bukan sekadar ajang pelatihan fisik, tetapi juga pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab.
15 Ribu Anak Bisa Masuk Program, Dedi Tantang KPAI Ambil Peran
Dedi mengungkapkan bahwa program ini akan diperluas. Sebanyak 273 anak berikutnya segera lulus dari pelatihan di Dodik Lembang, dan gelombang baru akan dibuka dengan kapasitas hingga puluhan ribu anak dari seluruh daerah di Jawa Barat.
“Mungkin bisa 15.000 sampai 20.000 anak. Sekarang saya tanya ke KPAI: mau ambil berapa dari ribuan anak ini?” tantang Dedi.
Ia berharap kritik bisa dibarengi aksi nyata, bukan sekadar komentar dari balik meja. Dedi menyatakan siap menerima masukan, asal disertai solusi langsung di lapangan.