JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 24 Juli 2025, yang membahas hasil pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026. Laporan dibacakan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Jazilul Fawaid.

Dalam laporan tersebut, disampaikan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2026, antara lain:

1.Pertumbuhan ekonomi: 5,2–5,8 persen

2.Inflasi: 1,5–3,5 persen

3.Nilai tukar: Rp16.500–Rp16.900 per US$

4 Suku bunga SBN 10 tahun: 6,6–7,2 persen

5.Harga minyak mentah Indonesia: US$60–80 per barel

6.Lifting minyak: 605 ribu–620 ribu barel per hari

7.Lifting gas: 953 ribu–1.017 ribu barel setara minyak per hari

Adapun postur makro fiskal 2026 meliputi:

1.Pendapatan negara: 11,71–12,31 persen PDB

2.Belanja negara: 14,19–14,83 persen PDB

3.Keseimbangan primer: (0,18) – (0,22) persen PDB

4.Defisit anggaran: (2,48) – (2,53) persen PDB

5.Pembiayaan anggaran: 2,48–2,53 persen PDB

Sri Mulyani menegaskan bahwa laporan tersebut akan menjadi dasar penyusunan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna DPR pada 15 Agustus 2025.

Ia juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah dan DPR, khususnya Badan Anggaran, dalam proses penyusunan RAPBN. “APBN adalah instrumen penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Terima kasih atas kerja sama konstruktif dari DPR RI dan Banggar,” kata Menkeu.

Melalui unggahan di Instagram @smindrawati, Menkeu menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam merancang anggaran negara yang mampu menjawab tantangan dan membawa kesejahteraan rakyat.